Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) baru saja menyelesaikan survei Hidro-Oseanografi di Teluk Jakarta dan perairan Semarang. Langkah ini merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk memperkuat perencanaan pembangunan tanggul laut di kawasan Pantai Utara Jawa (Pantura).
Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut KKP, Kartika Listriana, mengungkapkan bahwa hasil survei ini akan menjadi fondasi ilmiah bagi Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ) dalam menyusun desain teknis perlindungan pesisir di Pantura.
Survei yang dilakukan oleh KKP bersama Pusat Hidro-Oseanografi TNI Angkatan Laut (Pushidrosal) berlangsung selama beberapa minggu, mengumpulkan data yang krusial untuk pengembangan wilayah ini.
Pentingnya Survei Hidro-Oseanografi untuk Pesisir Indonesia
Pesisir Indonesia menghadapi berbagai tantangan, termasuk banjir rob, erosi, dan penurunan muka tanah akibat perubahan iklim. Dengan populasi yang terus meningkat, keberlanjutan ekosistem pesisir menjadi semakin penting untuk diperhatikan.
Kartika menjelaskan bahwa penyelesaian survei ini adalah tonggak penting dalam upaya pemerintah untuk mengatasi rentannya Pantura terhadap berbagai ancaman lingkungan. Data yang diperoleh akan sangat diperlukan untuk memastikan desain infrastruktur yang lebih tepat.
Kawasan Teluk Jakarta dan perairan Semarang memiliki kerentanan tinggi terhadap dampak perubahan iklim, sehingga intervensi yang berbasis data ilmiah sangat diperlukan. Ini akan membantu dalam meminimalkan risiko yang dapat muncul baik dari segi lingkungan maupun sosial.
Rincian Survei dan Metode yang Digunakan
Survei yang dilaksanakan dari 20 November hingga 29 Desember 2025 mencakup berbagai aspek seperti pemetaan kedalaman (bathymetry), analisis geofisika, dan pemodelan hidrodinamika. Selain itu, survei juga mencakup pola arus dan gelombang, serta analisis kualitas air dan transportasi sedimen.
Metode yang digunakan dalam survei ini merupakan langkah proaktif dalam memahami karakteristik perairan dan kondisi geofisika di kawasan tersebut. Dengan data yang akurat, rancangan tanggul laut dapat lebih tepat dan efektif.
Deputi I BOPPJ, Sawarendro, menegaskan bahwa survei ini tidak hanya penting dalam konteks pembangunan fisik tetapi juga sebagai upaya mitigasi terhadap bencana yang mungkin timbul di wilayah pesisir.
Langkah Selanjutnya Pasca Survei untuk Pembangunan Berkelanjutan
Setelah mendapatkan hasil survei, langkah selanjutnya adalah menerapkan data tersebut ke dalam perencanaan teknis. Ini termasuk merancang sistem tanggul yang dapat menangani curah hujan ekstrem dan lonjakan permukaan air laut yang mungkin terjadi.
Kemudian, pengembangan sistem pemantauan yang berkelanjutan akan dijalankan untuk menilai kondisi pesisir secara real-time. Hal ini akan membantu dalam melakukan penyesuaian desain jika diperlukan di masa mendatang.
Panggung pembangunan yang berkelanjutan tidak akan berhasil tanpa keterlibatan masyarakat. Oleh karena itu, program sosialisasi kepada masyarakat pesisir juga harus dilakukan untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya yang mungkin ditimbulkan oleh perubahan iklim.
