Respons Digitalisasi APJII Terhadap Prioritas RAPBN 2026

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) memberikan komentar mengenai ketidakhadiran unsur digitalisasi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2026. Ketua APJII, Muhammad Arif, mengungkapkan bahwa hal ini tidak terlalu menjadi masalah, mengingat bahwa sebagian besar industri telekomunikasi di Indonesia diisi oleh sektor swasta.

Ia menegaskan pentingnya kebijakan yang dapat memfasilitasi perkembangan sektor telekomunikasi. Menurutnya, dukungan yang tepat dari pemerintah akan sangat berpengaruh dalam mencapai penetrasi internet yang lebih baik di masyarakat.

Seri konferensi pers Indonesia Internet Expo & Summit (IIXS) 2025 di Jakarta menjadi momentum penting untuk menyampaikan pandangannya. Arif mencatat bahwa meskipun digitalisasi tidak masuk dalam RAPBN 2026, pemecahan masalah pendukung lain tetap menjadi prioritas yang lebih mendesak.

Pentingnya Kebijakan dalam Sektor Telekomunikasi

Industri telekomunikasi, menurut Arif, didominasi oleh perusahaan swasta yang bertanggung jawab atas 99,9 persen dari operasionalnya. Dengan jumlah penyedia layanan internet (ISP) yang mencapai 1.300, ia menganggap bahwa kebijakan pembuatan izin ISP perlu dievaluasi lebih lanjut.

Menurutnya, jumlah ISP yang melimpah tidak sebanding dengan pertumbuhan pengguna internet yang stagnan. Dalam kondisi tersebut, harga menjadi patokan utama bagi konsumen dalam memilih ISP, yang seringkali berakibat pada perang harga yang tidak sehat.

Arif menggarisbawahi perlunya regulasi yang lebih mendukung industri telekomunikasi. Contoh nyata adalah pelaksanaan moratorium izin ISP, untuk menghindari kelebihan penyedia layanan di pasar yang terlalu banyak.

Pemerataan Ketersediaan Jaringan Internet di Seluruh Wilayah

Lebih lanjut, Arif juga mengkritik ketidakmerataan jaringan internet di berbagai daerah. Ia berpendapat bahwa saat ini perlu difokuskan pada pemerataan, sehingga investasi tidak terbuang sia-sia di satu tempat saja.

Alokasi investasi yang lebih bijak akan membantu mencapai kualitas internet yang lebih baik. Hal ini akan berdampak positif bagi masyarakat, sehingga akses internet bisa dinikmati secara merata.

Menurutnya, penting untuk memperhatikan pembangunan infrastruktur yang telah dilakukan. Jika tidak diimbangi dengan distribusi yang merata, maka overinvestasi dapat terjadi dan menjadi kendala bagi pertumbuhan yang berkelanjutan.

Program Prioritas APBN 2026 dan Relevansinya dengan Digitalisasi

Presiden Prabowo Subianto juga menjelaskan delapan program prioritas dalam RAPBN 2026. Program-program tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui prioritas pada sektor pangan, energi, pendidikan, dan kesehatan.

Dengan alokasi anggaran yang dapat diakses, Arif menekankan kebutuhan untuk lebih strategis dalam meninjau kembali kebijakan dan pengaturan terkait telekomunikasi. Ia percaya adanya pemikiran yang lebih progresif akan membuka peluang yang lebih besar untuk sektor digital.

APBN 2026 juga mencakup program-program penting untuk desa, koperasi, dan UMKM. Dengan memfasilitasi pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal, diharapkan dapat menjadi pengungkit bagi perkembangan sektor digital dan telekomunikasi yang lebih baik.

Komitmen APJII dalam Mendorong Digitalisasi di Indonesia

Mohammad Arif menegaskan kembali komitmen APJII dalam mendorong perkembangan digitalisasi di Indonesia. Salah satu langkah konkret yang diambil adalah menggelar Indonesia Internet Expo & Summit (IIXS) 2025, yang rencananya akan diadakan pada 2-4 September di Jakarta.

Acara ini bertujuan menyediakan platform kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk regulator, operator telekomunikasi, dan pelaku industri teknologi. Ini akan membuka ruang bagi berbagai pihak untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman, serta membangun kemitraan.

Melalui IIXS 2025, Arif optimis bahwa berbagai pihak dapat saling berkolaborasi dalam peningkatan infrastruktur digital di Tanah Air. Upaya ini diharapkan dapat mendorong hilirisasi digital yang menekankan manfaat nyata bagi masyarakat.

Dengan hilirisasi yang tepat, hasil riset dan pengembangan teknologi akan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, membawa dampak langsung terhadap kualitas hidup. APJII memandang bahwa masa depan telekomunikasi di Indonesia sangat bergantung pada kolaborasi semua pihak.

APJII berharap kerja sama ini dapat memperkuat iklim investasi di sektor digital dan memberikan dukungan bagi perusahaan lokal serta startup. Semua ini bertujuan untuk menciptakan ekosistem digital yang sehat dan berkelanjutan, demi kemajuan Indonesia di kancah global.