Prabowo Ungkap Rencana Mengurangi Jumlah BUMN dari 1.000 Menjadi 200

Presiden Prabowo Subianto mengadakan dialog yang menarik dengan CEO Forbes, Steve Forbes, dalam acara Forbes Global CEO Conference 2025 yang berlangsung di The St. Regis, Jakarta. Dalam dialog tersebut, Prabowo mengungkapkan rencananya mengenai rasionalisasi jumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia.

Prabowo menegaskan pentingnya pengurangan jumlah BUMN yang kini berjumlah sekitar 1.000 menjadi angka yang lebih efisien, diperkirakan antara 200 hingga 240. Dia menyampaikan niat tersebut dengan harapan agar BUMN dikelola dengan standar internasional yang lebih baik.

Dalam sesi dialog tersebut, Prabowo memberi arahan kepada CEO Danantara Indonesia, Rosan Roeslani, untuk mengelola BUMN dengan efisiensi yang lebih tinggi. Ia percaya bahwa mereka dapat meningkatkan tingkat pengembalian investasi dari yang sebelumnya hanya 1-2% menjadi lebih signifikan.

Prabowo juga mencatat bahwa saat ini pengelolaan BUMN telah dibuka untuk ekspatriat, memberi kesempatan kepada orang-orang dari luar Indonesia untuk memimpin lembaga tersebut. Hal ini dianggap sebagai langkah penting untuk mendefinisikan ulang standar manajemen BUMN di Indonesia.

Dalam pertemuan tersebut, Prabowo menyatakan keprihatinan tentang adanya kesenjangan antara pelaku ekonomi dan politik. Ia berharap interaksi seperti ini dapat menjembatani kesenjangan tersebut demi kepentingan pembangunan ekonomi yang lebih baik.

Selain itu, Prabowo mencatat langkah-langkah yang telah diambil pemerintah untuk mengurangi jumlah komisaris di BUMN, sekaligus menghilangkan tantiem bagi pejabat. Ini merupakan bagian dari strategi efisiensi yang ditargetkan dapat menghemat anggaran hingga 500 juta dolar AS setiap tahunnya.

Rosan Roeslani menegaskan bahwa penghematan ini tidak hanya berdampak positif pada keuangan BUMN. Menurutnya, jumlah komisaris yang sebelumnya bisa mencapai belasan orang, kini telah dipangkas untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan manajemen.

Rasionalisasi Jumlah BUMN Sangat Diperlukan di Indonesia

Rasionalisasi jumlah BUMN sangat diperlukan mengingat potensi yang dimiliki Indonesia dalam bidang ekonomi dan investasi. Banyak pendukung reformasi ini percaya bahwa dengan mengurangi jumlah BUMN, sumber daya dapat difokuskan pada perusahaan-perusahaan yang memang memerlukan perhatian dan pengelolaan lebih intensif.

Apabila langkah ini diambil dengan tepat, Indonesia dapat bergerak selangkah lebih maju dalam mencapai target-target ekonomi yang lebih tinggi. Penyesuaian ini tidak hanya membantu BUMN, tetapi juga dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat dan perekonomian secara keseluruhan.

Para ahli percaya bahwa langkah radikal dalam pengurangan jumlah BUMN dapat meningkatkan daya saing. Hal ini akan mengarahkan fokus BUMN pada sektor-sektor yang benar-benar strategis dan esensial bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

Prabowo juga menggarisbawahi pentingnya mencari talenta terbaik untuk mengelola BUMN. Dia menekankan bahwa perlu adanya individu yang memiliki kompetensi dan pengalaman internasional untuk membawa BUMN bersaing di kancah global.

Langkah menuju rasionalisasi ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah. Namun, jika dilaksanakan dengan baik, dapat menjadi landasan baru untuk pertumbuhan berkelanjutan di seluruh negeri.

Pengaruh Efisiensi Terhadap Kinerja BUMN: Keuntungan yang Diharapkan

Menerapkan efisiensi dengan memangkas jumlah komisaris adalah langkah yang strategis. Dengan jumlah komisaris yang lebih sedikit, BUMN diharapkan dapat menghindari birokrasi yang rumit dan berfokus pada keputusan yang lebih cepat dan tepat.

CEO Danantara Indonesia menegaskan bahwa penghapusan komisaris yang tidak perlu mengarah pada penghematan yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa langkah efisiensi dapat memberikan dampak langsung terhadap pengeluaran yang selama ini membebani anggaran perusahaan.

Korps komisaris yang lebih ramping juga diharapkan dapat melakukan pengawasan yang lebih efektif. Dengan lebih sedikit orang terlibat dalam jabatan ini, pengambilan keputusan akan lebih transparan dan akuntabel.

Dari perspektif keuangan, pengurangan jumlah komisaris bukan hanya tentang menghemat biaya, tetapi juga tentang menciptakan struktur yang lebih agile dan responsif. Ini adalah perubahan kultur yang perlu diadopsi untuk memastikan keberlangsungan BUMN di era persaingan global.

Keuntungan lain dari efisiensi ini adalah menciptakan ruang bagi inovasi dan kreativitas dalam manajemen BUMN. Dengan mengurangi pengawasan yang berlebihan, BUMN dapat lebih fokus pada inisiatif baru yang dapat meningkatkan performa dan daya saing mereka.

Kesempatan bagi Ekspatriat dalam Manajemen BUMN

Prabowo menyatakan keyakinannya bahwa melibatkan ekspatriat dalam manajemen BUMN adalah langkah yang progresif. Hal ini dibuktikan dengan pembukaan kesempatan bagi individu dari luar Indonesia untuk memimpin perusahaan-perusahaan pelat merah.

Keterlibatan ekspatriat bisa menjadi sumber inspirasi dan membawa perspektif baru dalam pengelolaan BUMN. Dengan pengalaman internasional yang mereka miliki, ekspatriat dapat mengadopsi praktik terbaik dari negara lainnya.

Ditambah dengan reforma yang diusulkan, kesempatan ini diharapkan dapat meningkatkan tata kelola perusahaan. Dalam jangka panjang, hal ini akan memperkuat posisi BUMN di pasar internasional.

Pemerintah dan manajemen BUMN perlu bersinergi dalam memanfaatkan peluang ini sebaik-baiknya. Pelatihan, penempatan, dan pengawasan yang tepat akan menjadi kunci keberhasilan dalam melaksanakan kebijakan yang lebih inklusif ini.

Dengan adanya pengelolaan yang berbasis pada kompetensi, BUMN tidak hanya akan dapat beroperasi secara efisien, tetapi juga akan mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan pasar yang dinamis.