Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, mengingatkan bahwa semua platform digital global yang beroperasi di Indonesia diharuskan mematuhi hukum yang berlaku. Ia menekankan bahwa dengan sekitar 229 juta pengguna internet, Indonesia bukan hanya sekadar pasar digital, tetapi juga wilayah hukum yang perlu dihormati oleh setiap penyedia layanan.
“Internet memang tanpa batas, tetapi jika platform-platform tersebut mengambil keuntungan dari Indonesia, maka mereka wajib mengikuti hukum Indonesia,” ujar Meutya pada acara di Jakarta Timur.
Pemerintah tentunya tidak tinggal diam. Baru-baru ini, sejumlah konten pornografi yang terdapat di fitur Grok pada platform X berhasil ditutup karena melanggar regulasi yang ada. Tindakan ini menjadikan Indonesia sebagai negara pertama yang mengambil langkah tegas semacam ini.
Setelah penutupan tersebut, perwakilan dari platform yang bersangkutan datang ke Indonesia untuk bernegosiasi. Mereka akhirnya sepakat untuk melakukan perubahan algoritma dan menerapkan geotagging spesifik untuk wilayah Indonesia, sesuai dengan hukum yang berlaku.
“Langkah penutupan dilakukan atas dasar kepatuhan hukum. Setelah itu, mereka setuju untuk mengubah algoritma dan menerapkan geotagging di Indonesia,” tambahnya.
Tantangan dan Langkah Penegakan Hukum di Era Digital
Sejak tanggal 20 Oktober, pemerintah juga telah berhasil menurunkan sekitar tiga juta konten yang berhubungan dengan judi online. Hal ini menunjukkan upaya serius pemerintah dalam menanggulangi praktik ilegal di dunia maya.
Berdasarkan data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), nilai transaksi judi online di Indonesia mengalami penurunan drastis, dari Rp300 triliun menjadi Rp150 triliun. Langkah ini adalah hasil dari kolaborasi antara Kementerian Komunikasi dan Digital serta pihak kepolisian.
“Tanpa penegakan hukum, tindakan penutupan tidak akan efektif. Ini adalah hasil dari kombinasi pencegahan dan penegakan hukum yang tegas,” terangnya.
Menjelang Ramadan dan Idulfitri, Meutya meminta penguatan koordinasi untuk menghadapi tren penipuan digital yang biasanya meningkat pada periode tersebut. Hal ini menunjukkan pentingnya langkah proaktif dalam menjaga keamanan digital masyarakat.
Dengan adanya sinergi erat antara pihak pemerintah dan kepolisian, diharapkan ruang digital Indonesia dapat tetap aman dan bermanfaat bagi masyarakat. Sinergi ini menjadi salah satu cara untuk menciptakan lingkungan digital yang lebih sehat.
Agenda Digital Indonesia Menuju 2026: Terhubung, Tumbuh, dan Terjaga
Dalam memandang ke depan, Meutya menegaskan bahwa agenda digital Indonesia hingga 2026 akan berfokus pada tiga pilar utama: terhubung, tumbuh, dan terjaga. Pilar-pilar ini akan dijalankan dengan pendekatan yang fokus pada keberlanjutan dan ketersediaan akses untuk semua lapisan masyarakat.
Meutya juga menyatakan bahwa tidak ada investasi yang layak dilakukan untuk infrastruktur digital jika tidak memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi serta memberikan perlindungan bagi masyarakat. Hal ini menggambarkan komitmen pemerintah untuk menjaga kepentingan rakyat.
Melihat ke depan, penting untuk dilakukan penguatan jaringan komunikasi dan digital agar mampu menjangkau berbagai kalangan, terutama di daerah terpencil. Inkasitas dalam infrastruktur digital perlu diprioritaskan untuk memastikan setiap orang dapat merasakan manfaat dari perkembangan teknologi.
“Kami akan terus berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk memastikan bahwa agenda digital ini tidak hanya sebatas ucapan, tetapi nyata dalam pelaksanaan,” ungkapnya.
Penekanan pada keamanan digital dan keberlanjutan harus menjadi prioritas utama agar masyarakat dapat menikmati layanan digital tanpa harus merasa terancam. Kesehatan ruang digital berimplikasi langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Menjaga Keamanan dan Kepercayaan Masyarakat dalam Dunia Digital
Meutya juga mengingatkan pentingnya menjaga keamanan di dunia digital, termasuk melindungi data pribadi pengguna. Keberadaan hukum yang ketat diharapkan dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat saat menggunakan berbagai platform digital.
“Pengguna harus merasa nyaman saat berinteraksi di dunia maya, dan platform-platform digital harus berperan aktif dalam melindungi pengguna mereka. Keamanan data harus menjadi prioritas,” katanya.
Kerja sama antara pemerintah dan platform digital diharapkan dapat menciptakan lingkungan digital yang tidak hanya aman tetapi juga dapat dipercaya. Ini menjadi faktor kunci untuk merangsang pertumbuhan teknologi di Indonesia.
Implementasi kebijakan yang jelas akan memastikan bahwa setiap pihak, termasuk pengguna, pemerintah, dan penyedia platform, mengerti tanggung jawab masing-masing. Hal ini juga dapat membangun ekosistem digital yang saling mendukung.
Pada akhirnya, keberhasilan pengaturan dan penjagaan dunia digital tidak hanya bergantung pada pihak pemerintah, melainkan juga komitmen dari setiap individu serta organisasi untuk menciptakan ruang digital yang positif dan produktif.
