Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengambil tindakan tegas terhadap beberapa pejabat di Kementerian Pertanian yang terlibat dalam penyewaan lahan milik negara. Keputusan ini diumumkan dalam inspeksi mendadak di lahan percobaan Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) Tanaman Padi Sukamandi, Kabupaten Subang, Jawa Barat.
Dalam inspeksi tersebut, ia menyatakan ketidakpuasannya terhadap pengelolaan lahan yang seharusnya digunakan untuk kepentingan pertanian nasional. Amran mencatat bahwa dari 300 hektare lahan yang tersedia, hanya satu hektare yang benar-benar dikelola, sementara sisanya disewakan.
“Ini adalah masalah serius yang tidak bisa dibiarkan,” tegas Amran. Ia merasa bahwa potensi besar dalam pengembangan sektor pertanian seharusnya dimanfaatkan dengan baik dan tidak dipergunakan untuk kepentingan pribadi.
Tindakan Tegas untuk Melindungi Aset Negara
Menteri Amran jelas menunjukkan keprihatinan yang mendalam terhadap pengelolaan lahan milik negara. Ia menjelaskan bahwa tindakan pencopotan pejabat dilakukan untuk memastikan bahwa semua aset negara digunakan sesuai dengan tujuan yang benar. Ini adalah langkah penting dalam menjaga integritas pengelolaan sumber daya yang ada.
Dalam pernyataannya, ia menekankan pentingnya pemanfaatan lahan tersebut untuk pengembangan dan produksi benih unggul yang akan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Upaya ini sejalan dengan visi pemerintah dalam menciptakan swasembada pangan di Indonesia.
Amran juga menegaskan bahwa kementerian telah memiliki teknologi dan sumber daya manusia yang cukup untuk mengelola lahan tersebut secara efektif. “Di tangan kami ada kapasitas untuk meningkatkan hasil pertanian, sehingga kami tidak boleh kalah saing,” ungkapnya dengan tegas.
Penggunaan Teknologi untuk Efisiensi Pertanian
Dalam upayanya untuk mengoptimalkan hasil pertanian, Menteri Amran mengajak seluruh pihak untuk memanfaatkan teknologi yang tersedia. Ia menekankan bahwa penggunaan alat dan praktik pertanian modern dapat meningkatkan produksi pertanian secara signifikan.
Amran juga menyampaikan bahwa di era digital ini, penting bagi petani untuk memahami dan mengadopsi teknik-teknik baru. “Kami berkomitmen untuk memberikan pelatihan dan bimbingan agar petani bisa memanfaatkan teknologi dengan baik,” katanya.
Di samping itu, Amran berharap agar semua BRMP dapat berkolaborasi demi menciptakan bibit unggul yang dapat dibagikan secara gratis kepada masyarakat. “Masyarakat harus merasakan langsung manfaat dari kebijakan ini,” tambahnya.
Komitmen dan Tanggung Jawab Bersama dalam Pertanian
Amran menekankan bahwa komitmen terhadap pengelolaan lahan negara bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh elemen masyarakat. Ia menyerukan kepada semua pihak untuk bersama-sama berkontribusi dalam pembangunan sektor pertanian yang berkelanjutan.
Dalam dalam kesempatan ini, ia mengungkapkan rasa syukur atas pencapaian yang telah diraih dalam sektor pertanian. “Target swasembada pangan yang seharusnya dicapai dalam waktu empat tahun, ternyata bisa terwujud hanya dalam satu tahun,” ungkapnya.
Dengan pencapaian ini, Amran optimis bahwa Indonesia bisa menjadi negara yang mandiri dalam hal pangan. Ia berharap, hasil kerja keras semua pihak dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat, khususnya para petani.
