Marak Keracunan, Apakah BGN Perlu Tambah Anggaran Rp28 T?

Kepala Badan Gizi Nasional mengungkapkan bahwa terdapat sebanyak 4.711 porsi makan bergizi gratis yang mengalami masalah serius, terutama yang berhubungan dengan gangguan kesehatan pada anak-anak. Temuan ini menimbulkan keprihatinan mendalam, terutama ketika kesehatan anak merupakan prioritas utama bagi pemerintah.

Tindakan tegas pun diambil dengan menonaktifkan sementara 56 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur penyedia makanan bergizi. Langkah ini diambil setelah muncul laporan mengenai keracunan yang dialami oleh sejumlah penerima manfaat, yang diduga berasal dari makanan yang disajikan oleh dapur-dapur tersebut.

Meski muncul kasus keracunan yang meresahkan, Kepala Badan Gizi Nasional tetap bertekad untuk meningkatkan anggaran bagi program makanan bergizi gratis. Ia menegaskan pentingnya alokasi dana yang tepat untuk memastikan keberlangsungan program ini demi kepentingan publik.

Upaya Menangani Kasus Keracunan Makanan Bergizi Gratis

Dalam upaya menangani permasalahan ini, Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, mengusulkan anggaran sebesar Rp50 triliun untuk tahun 2025. Namun, setelah melakukan evaluasi ulang, jumlah yang diusulkan mengalami penyesuaian menjadi Rp28 triliun.

Penegasan ini diberikan setelah Dadan bertemu dengan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, untuk membahas alokasi yang lebih efisien. Selama pertemuan tersebut, Dadan menjelaskan kebutuhan mendesak dalam menyediakan makanan bergizi untuk anak-anak yang saat ini terancam kualitasnya.

Purbaya, yang sebelumnya meragukan kemampuan serapan anggaran dari program tersebut, akhirnya menunjukkan dukungannya dengan menjanjikan pemeriksaan kembali terhadap penggunaan anggaran. Evaluasi ini penting agar anggaran tambahan dapat dialokasikan jika memang diperlukan.

Memantau Penyerapan Anggaran dan Transparansi

Memastikan penyerapan anggaran yang baik merupakan tantangan tersendiri bagi Badan Gizi Nasional. Mengingat keluhan mengenai keracunan, Dadan mengakui bahwa evaluasi yang menyeluruh terhadap penggunaan anggaran harus dilakukan. Setelah pertemuan, Purbaya berjanji untuk melakukan pengecekan lebih lanjut pada akhir Oktober 2025.

Dalam konteks transparansi, Izzudin Al Farras dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) mengingatkan bahwa penting untuk meningkatkan akuntabilitas dalam pelaksanaan program. Setiap SPPG diharuskan mempublikasikan menu harian serta dokumentasi tentang proses pengolahan makanan.

Penerapan sistem transparansi yang baik diharapkan dapat mengurangi potensi penyimpangan dana dan memastikan bahwa makanan yang disediakan memenuhi standar kesehatan yang ditetapkan. Hal ini penting agar masyarakat dapat mengetahui siapa saja yang terlibat dalam penyediaan makanan bergizi.

Rekomendasi untuk Perbaikan Sistem dan Kebijakan

Para ahli sepakat bahwa bukan hanya jumlah porsi yang harus diperhatikan, tetapi juga kualitas makanan yang disajikan merupakan faktor krusial. Eliza Mardian dari Center of Reform on Economics (Core) Indonesia menekankan perlunya reorientasi program agar fokus tidak hanya pada kuantitas tetapi juga pada peningkatan kualitas makanan.

Event keracunan yang terjadi harus menjadi pelajaran berharga untuk memperbaiki tata kelola program. Evaluasi sistem harus meliputi validitas penerima manfaat, serta kepatuhan SPPG terhadap standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku.

Rekomendasi dari para analis menunjukkan bahwa harus ada pengawasan ketat terhadap pelaksanaan program makanan bergizi ini. Melibatkan pemerintah daerah serta masyarakat dalam monitoring akan memudahkan pengawasan serta meningkatkan akuntabilitas.

Menuju Pengelolaan Anggaran yang Efisien dan Berkelanjutan

Pada akhirnya, keberhasilan program makanan bergizi gratis sangat tergantung pada tata kelola yang efisien. Menggunakan anggaran dengan bijaksana akan membantu meminimalkan masalah-masalah yang mungkin timbul, seperti inefisiensi dan potensi kecurangan yang bisa merugikan program.

Dalam hal ini, investasi pada sumber daya manusia lewat pelatihan untuk operator dapur menjadi langkah penting. Pelatihan ini harus mencakup keamanan pangan, higienitas, dan manajemen gizi yang baik agar proses penyediaan makanan berjalan dengan baik.

Membangun kepercayaan publik terhadap program makanan bergizi gratis juga sangat penting. Melalui keterlibatan aktif semua pihak, program ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan dan berkelanjutan bagi masyarakat, terutama anak-anak yang membutuhkan gizi seimbang untuk tumbuh kembang mereka.