Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melaporkan pada 10 November 2025, sebanyak 18.614 UMKM terlibat sebagai penyuplai dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, menyatakan bahwa keterlibatan ini berpotensi menyerap 2,25 juta tenaga kerja, menciptakan peluang besar bagi pengembangan sektor UMKM di Indonesia.
Keikutsertaan UMKM dalam program ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memberdayakan sektor yang sering kali terabaikan. Dengan mempertimbangkan berbagai faktor, Maman menjelaskan bahwa sekitar 450 ribu UMKM supplier dalam 30 ribu dapur MBG akan berkontribusi pada penyerapan tenaga kerja.
Maman menekankan bahwa rata-rata UMKM mempekerjakan antara satu hingga lima orang, menggambarkan sebaran tenaga kerja yang luas di sektor ini. Dalam konteks tersebut, Program MBG bukan hanya soal penyediaan makanan bergizi, tetapi juga tentang meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dampak Ekonomi Positif dari Program Makan Bergizi
Program Makan Bergizi tentunya tidak hanya memprioritaskan kesehatan, tapi juga memiliki dampak ekonomi yang signifikan. Keterlibatan UMKM sebagai penyuplai menciptakan kesempatan bagi pelaku usaha kecil untuk berkembang dan berinovasi. Dengan meningkatnya permintaan, UMKM akan lebih terdorong untuk meningkatkan kualitas produk mereka.
Lebih lanjut, Maman menyoroti bahwa kemitraan pasok sepanjang 2025 mencatatkan nilai mencapai Rp238,7 miliar. Jumlah ini tercapai berkat kolaborasi antara UMKM dan berbagai pihak, termasuk perusahaan besar dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Melalui kerja sama dengan Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (PLUT-KUMKM), UMKM memperoleh akses terhadap sumber daya yang diperlukan untuk memperkuat posisi mereka di pasar. Ini juga membuka peluang baru bagi pertumbuhan dan keberlanjutan usaha mereka.
Entrepreneur Hub: Jembatan untuk Wirausaha Baru
Kementerian UMKM juga mencatat perkembangan signifikan melalui ekosistem Entrepreneur Hub, dimana 14.084 wirausaha telah bergabung. Ekosistem ini bertujuan untuk menghubungkan wirausaha dengan akses pembiayaan, pelatihan, dan mentor bisnis yang dibutuhkan untuk mengembangkan usaha. Sejauh ini, sebanyak 7.980 wirausaha telah terafiliasi secara langsung.
Program ini merupakan upaya pemerintah dalam mendukung pelaku usaha baru yang berpotensi, sekaligus memberikan dukungan bagi mereka yang tengah berkembang. Melalui layanan terintegrasi, pelaku usaha mendapatkan kemudahan dalam perizinan, sertifikasi, maupun jejaring kemitraan.
Dengan adanya dukungan dari Entrepreneur Hub, diharapkan wirausaha di Indonesia dapat menghadapi tantangan yang ada dan meraih kesuksesan dalam bisnis mereka. Kombinasi ini menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi pertumbuhan usaha kecil dan menengah.
Komitmen Pemerintah Terhadap Infrastruktur untuk UMKM
Maman Abdurrahman juga menekankan komitmen pemerintah dalam kebijakan alokasi 30 persen infrastruktur publik bagi UMKM. Kebijakan ini mencakup beragam tempat strategis, seperti rest area, bandara, terminal, pelabuhan, dan stasiun. Alokasi yang jelas ini menunjukkan perhatian serius pemerintah terhadap sektor UMKM.
Hingga sekarang, tercatat 406 unit infrastruktur publik yang telah disiapkan dengan total area komersial mencapai 1,09 juta meter persegi. Dari jumlah tersebut, ada 471.623 meter persegi yang khusus diperuntukkan bagi UMKM, menjamin aksesibilitas bagi pelaku usaha kecil.
Per 2025, sebanyak 7.715 UMKM telah memanfaatkan fasilitas tersebut, dengan tingkat keterisian mencapai 60,59 persen. Ini menunjukkan bahwa banyak UMKM yang mampu memanfaatkan infrastruktur untuk meningkatkan daya saing mereka dan menembus pasar yang lebih luas.
