Janji Purbaya Setelah Sebulan Gantikan Sri Mulyani

Purbaya Yudhi Sadewa secara resmi dilantik sebagai Menteri Keuangan baru menggantikan Sri Mulyani. Sejak hari pertama, dia mengungkapkan komitmennya untuk melakukan perbaikan ekonomi dan menciptakan pertumbuhan yang lebih baik di Indonesia.

Dengan latar belakang yang kuat di dunia keuangan, Purbaya memiliki rencana ambisius untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi ekonomi saat ini. Dia berharap langkah-langkah yang diambilnya akan membawa dampak positif bagi masyarakat luas.

Dalam menjalankan tugasnya, Purbaya mengemukakan beberapa janji yang dianggapnya krusial dalam meningkatkan perekonomian. Dia ingin agar kebijakan fiskal dan moneter berfungsi lebih optimal untuk merangsang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Mendukung Perputaran Uang di Sektor Riil untuk Ekonomi yang Lebih Sehat

Salah satu fokus utama Purbaya adalah memindahkan dana pemerintah yang saat ini mengendap di Bank Indonesia. Menurutnya, sekitar Rp425 triliun uang pemerintah tidak berputar, menyebabkan pertumbuhan ekonomi terhambat dan sulitnya menciptakan lapangan kerja.

Dengan memindahkan sebagian besar dana tersebut, Purbaya percaya bahwa bank-bank akan lebih berperan aktif dalam menyalurkan kredit kepada pelaku usaha. Hal ini diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lebih banyak kesempatan kerja.

Dalam langkah awal, Purbaya berhasil memindahkan Rp200 triliun ke lima bank BUMN. Dia berharap ini akan mendorong bank untuk lebih gencar dalam memberikan pinjaman dan membuka akses bagi masyarakat.

Mengatasi Pengemplangan Pajak dan Meningkatkan Pendapatan Negara

Purbaya juga menekankan pentingnya menanggulangi pengemplangan pajak yang diperkirakan mengakibatkan kerugian negara hingga Rp60 triliun. Dia menyatakan akan mengejar sekitar 200 individu yang terlibat dalam praktik tersebut dan berharap dapat memulihkan dana yang hilang.

Dalam upaya ini, Purbaya menjadwalkan langkah-langkah eksekutif untuk mengejar penunggak pajak yang telah ditetapkan. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan mengoptimalkan pendapatan negara.

Kementerian Keuangan juga telah berhasil mengumpulkan lebih dari Rp7 triliun dari upaya penagihan pajak hanya dalam waktu singkat. Ini menunjukkan keseriusan Purbaya dalam menjalankan tugasnya dan komitmennya untuk memperbaiki pendapatan negara.

Strategi Cukai Rokok dan Perlindungan untuk Industri Dalam Negeri

Salah satu keputusan penting yang diambil Purbaya adalah tidak menaikkan cukai hasil tembakau pada tahun 2026. Pernyataan ini disampaikan dalam pertemuan dengan perwakilan industri rokok, di mana dia menyadari dampak kenaikan cukai terhadap industri tersebut.

Purbaya menyatakan bahwa cukai yang ada saat ini sudah cukup tinggi dan mempertimbangkan kemungkinan untuk melindungi industri rokok lokal. Dia akan mengambil tindakan terhadap peredaran rokok ilegal yang dapat merugikan pabrikan dan masyarakat.

Langkah ini diharapkan tidak hanya membantu industri rokok dalam negeri, tetapi juga menciptakan lapangan kerja yang lebih stabil di sektor tersebut. Perlindungan terhadap industri lokal menjadi salah satu prioritas dalam kebijakannya.

Peluang untuk Menurunkan Pajak dan PPN di Masa Depan

Purbaya juga membuka kemungkinan untuk menurunkan pajak pertambahan nilai (PPN), meskipun keputusan akhir belum ditentukan. Dia menyebutkan perlunya kajian mendalam mengenai kondisi ekonomi sebelum mengambil langkah tersebut.

Sejumlah kebijakan sebelumnya, termasuk kenaikan PPN, menjadi pertimbangan penting dalam melakukan analisis. Purbaya menegaskan bahwa keputusan tersebut harus diambil berdasarkan data dan analisis yang komprehensif untuk memastikan keberlanjutan ekonomi.

Dengan menjanjikan tidak akan ada pajak baru pada tahun 2026, Purbaya berharap dapat memberikan kepastian dan kepercayaan bagi masyarakat dan pelaku usaha. Ini menjadi langkah strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

Memberikan Dukungan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Purbaya menunjukkan kepeduliannya dengan berjanji untuk menghapus utang bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang memiliki utang di bawah Rp1 juta. Langkah ini bertujuan agar MBR mendapatkan akses yang lebih baik terhadap kredit pemilikan rumah.

Dia sudah meminta Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat untuk melakukan pendataan calon debitur yang terkendala akibat catatan kredit kecil. Dengan langkah ini, diharapkan banyak warga yang mendapatkan kesempatan lebih baik untuk memiliki rumah.

Komunikasi dengan Otoritas Jasa Keuangan akan dilakukan untuk memastikan bahwa langkah ini dapat direalisasikan dengan baik. Purbaya berharap keputusan ini dapat membantu mengurangi beban ekonomi bagi masyarakat yang kurang mampu.