DPR Minta Purbaya Sertakan Anggaran Bansos Minyak Goreng 2 Liter

Ketua Badan Anggaran DPR RI mengajukan permohonan untuk membantu masyarakat dengan menyediakan bantuan sosial berupa minyak goreng. Dalam rapat kerja dengan Menteri Keuangan, seruan ini disampaikan sebagai respons terhadap kebutuhan masyarakat yang semakin mendesak.

Di tengah ketidakpastian ekonomi dan inflasi yang meningkat, perhatian terhadap kebutuhan pokok masyarakat menjadi prioritas. Said Abdullah menilai bahwa bantuan beras yang disediakan saat ini belum cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari rakyat.

“Kami perlu tambahan fasilitas, beras 10 kilogram per bulan tidak mencukupi,” kata Said. Dengan permintaan untuk menyertakan 2 liter minyak goreng per bulan, DPR berharap dapat memberikan dukungan lebih luas untuk masyarakat.

Desakan untuk Tambahan Bantuan Sosial kepada Masyarakat

Dalam pertemuan tersebut, Said Abdullah mengemukakan pentingnya memberikan perhatian lebih pada kebutuhan minyak goreng. Ia mengusulkan untuk menambah anggaran agar bisa menyalurkan bantuan minyak goreng berukuran 2 liter setiap bulan.

Menurut Said, permohonan ini sudah didiskusikan dengan pimpinan DPR dan dianggap sebagai langkah yang strategis. Ia menyadari bahwa gaji masyarakat tidak selalu sebanding dengan kebutuhan hidup yang terus meningkat.

Setelah mendengar desakan tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa langsung menyetujui proposal tambahan bantuan ini. Ia menegaskan bahwa pihaknya mampu untuk mengalirkan bantuan minyak tersebut dalam waktu dua bulan ke depan, beriringan dengan distribusi bantuan beras yang sudah direncanakan.

Penggunaan Anggaran dan Rencana Penyaluran Bantuan

Purbaya juga menjelaskan bahwa dia akan memetakan penggunaan anggaran secara detail hingga akhir tahun 2025. Dengan demikian, jika ada anggaran yang tidak terserap, akan dialihkan untuk program lain yang lebih bermanfaat bagi masyarakat.

Rapat kerja tersebut menguatkan komitmen pemerintah untuk tetap mewujudkan kesejahteraan rakyat di tengah tantangan ekonomi. Ada juga rencana untuk meningkatkan belanja negara dalam RAPBN 2026 dari Rp3.786,5 triliun menjadi Rp3.842,7 triliun.

Sebelumnya, pemerintah juga mengusung program stimulus ekonomi yang dikenal dengan istilah ‘8+4+5’, dengan total nilai mencapai Rp16,23 triliun. Dalam program tersebut, selain bantuan beras, juga dimasukkan pembiayaan untuk minyak goreng yang lebih terjangkau bagi masyarakat.

Peran Pemerintah dalam Mengatasi Kesulitan Ekonomi

Penerapan kebijakan ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk merespons kebutuhan masyarakat yang terus menghadapi kesulitan. Melalui bantuan pangan dan minyak goreng, diharapkan dapat memberikan sedikit kelegaan di tengah ketidakpastian ekonomi.

Risiko inflasi dan tantangan global menjadi faktor yang perlu diperhatikan dalam merumuskan kebijakan anggaran ke depan. Oleh karena itu, perlu adanya pengawasan yang ketat untuk memastikan bahwa setiap anggaran yang ada dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Dengan adanya dukungan ini, pemerintah berharap dapat membantu meringankan beban hidup masyarakat. Menyediakan kebutuhan pokok seperti minyak goreng dan beras adalah langkah yang signifikan dalam mencapai stabilitas sosial dan ekonomi.