Bank Indonesia (BI) tengah mempersiapkan sebuah terobosan baru dalam sistem transaksi keuangan yang dikenal dengan nama Payment ID. Pengumuman peluncuran resmi akan dilakukan pada tanggal 17 Agustus 2025, bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Payment ID ini merupakan langkah maju yang dirancang untuk memperkuat sistem perekonomian nasional.
Konsep Payment ID melibatkan penggunaan kode unik yang terhubung dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK), memungkinkan identifikasi yang lebih mudah atas riwayat keuangan pemilik akun. Inisiatif ini juga berfungsi untuk mendukung transparansi dan akurasi dalam pelaksanaan berbagai transaksi keuangan.
Sistem Payment ID adalah bagian dari upaya pengembangan infrastruktur data BI Payment Info yang tercakup dalam Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030. Pengembangan ini bertujuan untuk menyelaraskan sistem pembayaran di Indonesia dengan praktik terbaik global.
Kebutuhan Pengembangan Infrastruktur Keuangan di Indonesia
Peningkatan infrastruktur keuangan di Indonesia sangat penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Sebagai negara dengan populasi yang besar, sistem pembayaran yang efektif dan efisien sangat diperlukan untuk memfasilitasi berbagai transaksi. Penggunaan Payment ID diharapkan mampu meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan.
Dicky Kartikoyono, Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI, menyatakan bahwa saat ini sistem Payment ID masih dalam tahap uji coba. Rencananya, sistem ini akan digunakan untuk meningkatkan akurasi dalam penyaluran bantuan sosial nontunai pada peluncurannya nanti.
Dengan melakukan pengujian di satu kasus tertentu, diharapkan sistem ini bisa berfungsi dengan baik sebelum diaplikasikan secara luas. Hal ini bertujuan agar masalah yang mungkin timbul dapat diatasi dengan cepat dan efisien.
Fungsi Utama Payment ID dalam Transaksi Keuangan
Payment ID memiliki tiga fungsi utama yang menjadi kunci dalam pengelolaan data keuangan. Fungsi pertama adalah sebagai identifikasi yang membentuk profil pengguna sistem pembayaran. Hal ini akan memberikan kejelasan lebih dalam terkait aktivitas keuangan individu.
Fungsi kedua adalah autentikasi dalam proses transaksi, memastikan bahwa setiap transaksi yang dilakukan aman dan terverifikasi. Ini sangat penting untuk mencegah penipuan dan menjaga kepercayaan pengguna.
Ketiga, Payment ID akan berfungsi sebagai kunci unik dalam penggabungan data profil individu dan data transaksi granular, memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi keuangan pengguna.
Keamanan dan Privasi dalam Penggunaan Payment ID
Keamanan dan privasi adalah aspek penting dalam penggunaan Payment ID. BI berkomitmen untuk menjaga informasi milik masyarakat agar tidak disalahgunakan. Setiap data yang akan dibagikan kepada pihak ketiga memerlukan persetujuan dari pemilik data.
Mekanisme keamanan ini diharapkan mampu melindungi individu dari risiko penyalahgunaan informasi, terutama dalam kasus pengajuan kredit dan pinjaman. Apabila data Payment ID digunakan untuk tujuan tersebut, pemilik akan menerima notifikasi pada ponsel mereka.
Pihak BI, melalui Dudi Dermawan Saputra, menegaskan bahwa mereka akan menjaga integritas data dan melindungi pemilik Payment ID dari segala bentuk risiko yang tidak diinginkan.
Arah Masa Depan Sistem Pembayaran dalam Rangka BSPI 2030
Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030 menjadi panduan yang strategis untuk membangun sistem pembayaran yang lebih baik dan lebih aman. Implementasi Payment ID adalah langkah awal dalam mencapai visi tersebut. Tujuannya adalah untuk memperkuat integritas transaksi dan mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data dalam kebijakan nasional.
Massifikasi penggunaan Payment ID diharapkan akan mendorong keuangan inklusif di Indonesia, di mana setiap orang dapat mengakses layanan keuangan tanpa terkendala oleh batasan tertentu. Ini adalah langkah penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
Dengan melibatkan berbagai lembaga keuangan dan masyarakat luas, BSPI 2030 dan sistem Payment ID akan memberikan kontribusi nyata bagi pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil dan berkelanjutan. Proses ini bukan hanya soal teknologi, tetapi juga menyangkut pembangunan kepercayaan antara masyarakat dan lembaga keuangan.