Bapanas Sebut Beras SPHP dan Merek Premium Langka di Alfamart dan Sejenisnya

Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengumumkan bahwa distribusi beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) tengah mengalami kendala yang signifikan. Hasil pemantauan di berbagai lokasi menunjukkan bahwa banyak pasar tradisional dan modern yang belum menerima pasokan beras ini secara optimal.

Dari pelaksanaan pemantauan yang dilakukan pada 11-22 Agustus 2025, hampir sebagian besar outlet yang diperiksa masih kekurangan beras SPHP. Hal ini menandakan bahwa pemerintah perlu mengevaluasi kembali sistem distribusi yang ada untuk memastikan ketersediaan pangan yang cukup untuk masyarakat.

Deputi III Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Bapanas, Andriko Noto Susanto, mengungkapkan hal tersebut dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang diadakan pada Senin (25/8). Meski ada usaha untuk meningkatkan distribusi beras, angka yang tercatat belum memenuhi ekspektasi yang ditargetkan.

Tantangan dalam Penyaluran Beras SPHP di Pasar

Temuan terbaru menunjukkan bahwa selain beras SPHP Bulog, ada juga kelangkaan beras premium di banyak ritel modern. Jenis beras yang lebih umum ditemukan saat ini adalah beras fortifikasi, yang umumnya harganya lebih mahal dibandingkan beras premium biasa.

Meskipun beras premium langka, Andriko menjamin bahwa stok beras nasional dalam keadaan aman. Perum Bulog mencatat stok beras mencapai 3,9 juta ton, yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia untuk mendukung progam bantuan pangan.

Rini Andrida, Kadiv Perencanaan Operasional dan Pelayanan Publik Bulog mengatakan bahwa meski penyaluran beras SPHP terus dilakukan, realisasinya baru mencapai 70.519 ton atau sekitar 5,35 persen dari target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa mengoptimalkan distribusi masih menjadi tantangan besar.

Menghadapi Permintaan Pangan yang Meningkat

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menilai bahwa penyaluran beras SPHP perlu dipercepat mengingat capaian saat ini masih di bawah harapan. Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir mencatat bahwa ada peningkatan dibanding pekan sebelumnya, tetapi jumlah tersebut masih jauh dari target yang diinginkan.

Tomsi menekankan pentingnya memperluas operasi pasar di daerah-daerah dengan harga beras yang tinggi. Hal ini diharapkan dapat membantu menyalurkan beras hingga ke tingkat desa dan kelurahan, tidak hanya di wilayah kecamatan.

Menurutnya, salah satu faktor penghambat distribusi adalah penggunaan aplikasi Klik SPHP yang belum sepenuhnya dapat diakses oleh pedagang kecil. Masalah sinyal internet yang tidak stabil di beberapa daerah juga menjadi kendala bagi pedagang kecil untuk mengoperasikan aplikasi tersebut.

Upaya Meningkatkan Akses dan Ketersediaan Pangan

Untuk mengatasi tantangan ini, Tomsi mengusulkan adanya kebijakan alternatif seperti pembuatan pernyataan manual agar proses penyaluran tetap berjalan meski tidak mengandalkan sistem daring. Ini diharapkan akan memudahkan pedagang kecil yang jumlahnya jauh lebih banyak dalam melakukan transaksi.

Dia juga meminta agar Bulog segera berkoordinasi dengan pengusaha lokal untuk memastikan bahwa semua pedagang kecil dapat terlibat dalam proses distribusi. Dengan langkah ini, diharapkan semua kendala teknis di lapangan dapat diatasi secara efektif.

Kemendagri juga mencatat meskipun ada peningkatan dalam distribusi, harga beras di beberapa wilayah masih mengalami kenaikan. Dalam catatannya, jumlah kabupaten dan kota dengan harga beras tinggi meningkat dari 193 menjadi 200 dalam seminggu terakhir.

Harapan untuk Penyelesaian Masalah Pangan Nasional

Tomsi memperingatkan bahwa upaya yang dilakukan saat ini masih belum cukup untuk mencapai target 7.000 ton per hari. Dia menyatakan bahwa semua pihak harus terus berupaya supaya kebutuhan pangan masyarakat tercukupi dengan baik.

Dengan penyaluran beras yang masih jauh dari target, Bulog diharapkan tidak kendur dalam usaha mengatasi keadaan ini. Terlepas dari pencapaian yang ada, tantangan besar masih menanti ke depan, dan kesigapan sangat dibutuhkan untuk mengatasi masalah ketahanan pangan.

Melalui peningkatan koordinasi dan kebijakan yang inovatif, diharapkan distribusi beras dapat lebih optimal dan kebutuhan pangan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik. Semua pihak diharapkan bekerja sama dengan serius untuk memastikan tidak ada lagi kelangkaan beras yang terjadi di lapangan, demi kesejahteraan masyarakat.