Bansos 45% Salah Sasaran, Mensos Perbaiki Data Melalui Digitalisasi

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul meminta masyarakat untuk lebih aktif dalam memutakhirkan data bantuan sosial ketimbang hanya mengeluhkan ketidakakuratan penyaluran yang terjadi. Hal ini disampaikan menyusul pengakuan bahwa sekitar 45 persen program bantuan sosial dari Kementerian Sosial dinyatakan tidak tepat sasaran, yang menegaskan perlunya perbaikan sistem dalam penyalurannya.

Dalam konferensi pers yang berlangsung di Jakarta, Gus Ipul mengungkapkan bahwa pemerintah akan menerapkan teknologi digital untuk memperbaiki cara penyaluran bantuan yang selama ini dinilai banyak masalah. Dia menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam memastikan data penerima bansos yang akurat dan tepat.

“Selama ini, ada indikasi bahwa 45 persen program Kementerian Sosial tidak tepat sasaran. Melalui berbagai langkah yang diambil, kita berharap bisa meningkatkan akurasi data penerima bantuan sosial,” katanya menandaskan komitennya untuk meningkatkan sistem yang ada.

Perubahan Sistem Penyaluran Bantuan Sosial dengan Teknologi

Gus Ipul menjelaskan bahwa sistem baru yang akan diimplementasikan mengandalkan teknologi canggih, bukan sekadar bergantung pada tenaga manusia. Dengan memanfaatkan kecerdasan buatan, diharapkan pemutakhiran data penerima fasilitas ini menjadi lebih efisien dan efektif.

Sistem digitalisasi yang tengah dikembangkan oleh Dewan Ekonomi Nasional (DEN) memungkinkan semua warga Indonesia untuk mendaftar sebagai penerima bantuan secara mandiri. Mereka juga bisa mengusulkan nama-nama yang dinilai layak mendapatkan bantuan sosial.

Sebagai langkah preventif, masyarakat yang merasa merupakan penerima bansos yang tidak tepat sasaran juga diberikan ruang untuk melakukan sanggahan. Proses pengajuan ini akan difasilitasi melalui aplikasi yang sedang dikerjakan oleh DEN dan kementerian terkait.

Inisiatif Pemerintah dalam Meningkatkan Akurasi Data Penerima Bansos

Menanggapi hal ini, Gus Ipul menyebutkan bahwa sudah banyak masyarakat yang dengan proaktif menolak untuk menerima bantuan yang menurut mereka sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi finansial mereka. Hal ini menunjukkan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap bantuan sosial yang ada.

Ketua DEN, Luhut Binsar Pandjaitan, juga menjelaskan bahwa mandat untuk melakukan transformasi digital ini datang langsung dari Presiden. Komite ini dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden yang ditandatangani pada akhir Juli lalu.

Luhut menyampaikan bahwa meskipun peraturan tersebut baru dibuat, mereka sudah mulai mengerjakan proyek ini sejak tujuh bulan lalu. Tim yang terlibat adalah orang-orang yang berpengalaman dalam menciptakan aplikasi Peduli Lindungi saat pandemi.

Rencana Pilot Project dan Sosialisasi Digitalisasi di Banyuwangi

Dalam rencana awal, pilot project digitalisasi program bantuan sosial akan dilaksanakan di Banyuwangi, Jawa Timur. Luhut menjadwalkan peluncuran proyek tersebut pada minggu ketiga September dengan kehadiran Presiden.

Pemerintah berkomitmen untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar mereka memahami proses dan sistem baru yang akan diterapkan. Ini penting agar masyarakat ikut berperan aktif dalam melaporkan ketidakakuratan data penerima bansos yang ada.

Batasan waktu dan tujuan dari proyek awal ini diharapkan dapat diukur dan evaluasi dilakukan pada tahap akhir pelaksanaan di Banyuwangi sebelum diperluas ke wilayah lain di Indonesia.