Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia berharap Indonesia dapat berhenti impor bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi, termasuk Pertamax, dalam waktu dekat. Rencana ini sedang dirancang dan ditargetkan untuk terealisasi pada akhir tahun 2027, mencerminkan komitmen pemerintah guna meningkatkan kemandirian energi nasional.
Bahlil menjelaskan bahwa saat impor dihentikan, Indonesia akan mengandalkan kilang domestik untuk pengolahan bahan bakar, meskipun minyak mentah masih akan diimpor. Strategi ini merupakan salah satu langkah untuk memastikan pasokan energi yang berkelanjutan dan mandiri.
“Untuk 2026 ini juga telah kita merancang untuk 2027 tidak lagi kita melakukan impor bensin yang RON 92, 95, 98. Nanti, kita akan selesaikan pada akhir tahun 2027, agar kita tidak terlalu bergantung pada produk impor,” ujar Bahlil di hadapan anggota DPR RI.
Rencana Penghentian Impor BBM Nonsubsidi Sejak Awal 2026
Bahlil menegaskan bahwa Indonesia dalam waktu dekat akan menghentikan impor BBM nonsubsidi, termasuk RON 92, 95, dan 98, yang merupakan jenis bensin premium. Dengan pencapaian ini, pemerintah berharap bisa mengurangi ketergantungan pada produk luar negeri dan berfokus pada pengembangan sumber daya lokal.
Meneruskan upaya ini, pemerintah juga akan memastikan bahwa jenis BBM subsidi Pertalite tetap dapat diimpor untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. “Kita hanya akan mengimpor yang RON 90 saja, khusus untuk subsidi,” tambah Bahlil, menjelaskan langkah-langkah ke depan.
Di sisi lain, Indonesia akan menghentikan impor BBM solar tipe CN 48 mulai awal tahun 2026. “Konsumsi dan produksi di dalam negeri sudah seimbang, dan hasil blending dengan B40 akan mendukung pencapaian ini,” ujarnya.
Pola Pengolahan Energi Melalui Refinery Development Master Plan
Melalui Refinery Development Master Plan (RDMP) yang ada, Bahlil menekankan bahwa Indonesia tidak akan lagi mengimpor avtur. Surplus solar yang dihasilkan dari proyeksi ini sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. “Kita berusaha agar surplus solar dikonversi menjadi bahan baku avtur,” ungkap Bahlil.
Pada semester kedua tahun 2026, Indonesia berencana menghentikan impor solar jenis CN 51, yang memiliki kualitas lebih tinggi. Dengan demikian, sudah tidak ada alasan bagi Indonesia untuk terus bergantung pada impor BBM jenis ini.
Dalam pertemuan tersebut, Bahlil juga menambahkan bahwa kerjasama dengan Pertamina sangat penting untuk memastikan kelebihan solar dapat dimanfaatkan dengan optimal. “Kami bekerja keras agar kelebihan solar yang ada bisa digunakan untuk produksi avtur,” tambah Bahlil.
Strategi Mendorong Kemandirian Energi Nasional
Pemerintah ingin memastikan ketersediaan bahan bakar dalam negeri, dan upaya ini selaras dengan visi untuk mencapai kemandirian energi. Penghentian impor BBM diharapkan akan memacu pengembangan industri pengolahan minyak dalam negeri yang lebih baik.
Langkah ini bukan hanya soal pengurangan impor, tetapi juga merupakan bagian dari strategi untuk menciptakan lapangan kerja baru dalam sektor energi. Investasi dalam infrastruktur kilang baru akan membantu meningkatkan kapasitas produksi BBM nasional.
Sanksi yang diambil pemerintah juga bertujuan untuk meningkatkan pangsa pasar energi lokal dan mengurangi dampak terhadap neraca perdagangan. Semua ini berkontribusi pada upaya menciptakan sistem energi yang lebih berkelanjutan dan efisien.
