APBN Prabowo 2026 Harus Seperti Apa

Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan nota keuangan yang berisi rancangan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 hari ini. Rencana anggaran ini telah melalui berbagai diskusi dan menyepakati alokasi yang cukup besar untuk belanja negara yang mencapai antara Rp3.800 triliun hingga Rp3.820 triliun.

Dalam komposisi anggaran tersebut, postur fiskal yang telah disetujui mencakup rincian pendapatan negara, perpajakan, serta penerimaan negara bukan pajak. Ini semua dirancang untuk menciptakan keseimbangan antara pengeluaran dan penerimaan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Terdapat berbagai komponen dalam struktur RAPBN 2026 yang penting untuk dipahami. Belanja negara direncanakan antara 14,19 hingga 14,83 persen, di mana belanja pemerintah pusat diatur antara 11,41 hingga 11,94 persen dengan tujuan meningkatkan efisiensi pengeluaran.

Pemerintah dan DPR juga telah menyepakati beberapa asumsi makroekonomi, termasuk proyeksi pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan kurs mata uang. Ini menjadi pedoman dalam merumuskan kebijakan yang mendukung percepatan pembangunan dan kesejahteraan rakyat.

Tentang jumlah orang miskin, mencatat sekitar 23,85 juta orang atau 8,47 persen dari populasi. Ini menunjukkan tantangan besar bagi negara untuk mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Data lain menunjukkan tingkat pengangguran yang mencapai 7,28 juta orang, menggarisbawahi pentingnya menciptakan lapangan kerja baru.

Asumsi Makroekonomi dan Tantangan di Tahun 2026

Proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2026 diperkirakan berada di kisaran 5,2 hingga 5,8 persen. Asumsi ini akan menjadi acuan untuk merumuskan kebijakan yang lebih strategis dalam menanggulangi masalah sosial dan ekonomi yang ada.

Pemerintah juga harus menaruh perhatian pada angka inflasi yang diprediksi berkisar antara 1,5 hingga 3,5 persen. Stabilitas harga ini penting untuk menjaga daya beli masyarakat dan mencegah terjadinya gejolak dalam perekonomian.

Dalam menghadapi tantangan global, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS diperkirakan berada di angka Rp16.500 hingga Rp16.900. Hal ini akan mempengaruhi berbagai sektor, terutama di bidang perdagangan dan investasi, yang menjadi motor penggerak ekonomi.

Dari perspektif utang luar negeri, total utang Indonesia tercatat mencapai sekitar US$430,4 miliar. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerintah perlu melakukan pengelolaan utang dengan hati-hati dan menjaga tingkat keberlanjutan fiskal yang sehat.

Surplus neraca perdagangan Indonesia juga menunjukkan penurunan, meskipun telah mengalami surplus selama 61 bulan berturut-turut. Ini mencerminkan perlunya diversifikasi produk ekspor dan peningkatan daya saing di pasar internasional.

Strategi untuk Mengurangi Defisit Anggaran

Menurut analis, idealnya defisit anggaran harus mengecil dalam RAPBN 2026. Untuk mencapai hal ini, pemerintah perlu mengadopsi langkah-langkah efisien dalam pengelolaan anggaran dan memastikan prioritas belanja tepat guna.

Penekanan pada efisiensi anggaran menjadi salah satu kunci, meskipun di sisi lain terdapat kebutuhan mendesak untuk meningkatkan belanja di program-program strategis. Misalnya, anggaran untuk program sosial seperti Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa perlu mendapat percepatan agar dampaknya lebih signifikan bagi masyarakat.

Untuk mencapai tujuan tersebut, tiga catatan penting diusulkan oleh para analis. Pertama, menjaga daya beli masyarakat menjadi prioritas utama yang harus diperhatikan pemerintah. Kedua, meningkatkan investasi agar dapat menciptakan lapangan kerja baru, dan ketiga, memperluas pasar ekspor untuk menjunjung perekonomian nasional.

Evaluasi menyeluruh terhadap sejumlah posisi anggaran yang tidak krusial juga direkomendasikan. Hal ini bertujuan untuk memberikan ruang bagi belanja pembangunan yang lebih produktif dan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies juga menggarisbawahi pentingnya bukan hanya efisiensi, tetapi juga stimulasi bagi sektor swasta. Kebijakan yang lebih mendukung pertumbuhan sektor ini dapat membawa dampak positif bagi perekonomian secara keseluruhan.

Meningkatkan Penerimaan Negara melalui Kebijakan Pajak

Dalam upaya meningkatkan penerimaan, pemerintah diminta untuk mengkaji ulang sumber-sumber pendapatan yang ada. Dengan melihat potensi dari pajak, terutama dari kelompok-kelompok yang memiliki kekayaan lebih, dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan negara.

Langkah konkret yang dapat diambil termasuk penyesuaian tarif pajak untuk kelompok 1 persen terkaya di Indonesia. Mengingat bahwa peningkatan pajak bagi orang-orang berkeuangan tinggi dapat dilakukan tanpa membebani masyarakat kelas menengah dan bawah.

Pengawasan terhadap dokumen ekspor juga perlu ditingkatkan untuk menutup celah miss-invoicing. Hal ini dapat membantu meningkatkan jumlah penerimaan negara, terutama dari sektor ekspor komoditas penting.

Pemerintah juga bisa meningkatkan pungutan dari sektor batu bara dan mendorong pengembangan industri hulu yang lebih berkelanjutan. Dengan membangun industri yang lebih ramah lingkungan, negara tidak hanya mengurangi emisi karbon tetapi juga meningkatkan nilai tambah ekonomi.

Dengan menerapkan strategi dan langkah-langkah yang komprehensif, diharapkan APBN 2026 dapat mendekati kondisi ideal dan mampu memberikan manfaat yang luas bagi seluruh masyarakat. Perencanaan yang matang, evaluasi terus menerus, serta keberanian untuk mengambil keputusan sulit menjadi kunci dalam mewujudkan tujuan tersebut.