Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat mengumumkan adanya instruksi dari Presiden Republik Indonesia terkait anggaran vokasi untuk calon pekerja migran Indonesia. Instruksi ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan bahasa yang sangat dibutuhkan oleh para calon pekerja migran sebelum berangkat ke luar negeri.
Pernyataan ini disampaikan dalam sebuah acara Global Talent Day yang berlangsung di Malang, Jawa Timur. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Koordinator mengungkapkan komitmennya untuk mengawal instruksi presiden agar dapat dijalankan dengan tepat dan efisien.
“Baru kemarin ada rapat kabinet. Presiden juga telah menginstruksikan kepada kita semua, kepada Menteri Keuangan untuk ada alokasi anggaran vokasi khusus kepada calon pekerja migran,” jelasnya. Ia menekankan bahwa dukungan ini sangat penting bagi mereka yang mempersiapkan diri untuk bekerja di luar negeri.
Strategi Pengembangan Keterampilan Pekerja Migran di Indonesia
Dalam menjalankan instruksi tersebut, pemerintah akan menyusun sistem koordinasi yang melibatkan berbagai kementerian. Ini termasuk Kementerian Perlindungan Pekerja Migran dan Kementerian Pendidikan Tinggi yang bertugas mengembangkan program keterampilan dan bahasa yang sesuai.
“Sedang kita siapkan sistemnya dikoordinasi oleh Kementerian Perlindungan Pekerja Migran beserta Kementerian Pendidikan Tinggi untuk bahasa dan skill bagi yang keluar negeri,” ujarnya. Program ini akan memberikan pinjaman bagi calon pekerja yang tidak mampu menanggung biaya pendidikan.
Pemerintah juga berencana untuk memberikan penanganan khusus bagi daerah-daerah yang memiliki lebih dari 100 ribu pekerja migran. Dalam hal ini, persiapan calon pekerja migran harus dimulai sejak dari tingkat desa.
“Sudah tahu kalau di situ sumber rekrutmen tenaga kerja, maka sejak di desa itu kita persiapkan,” tuturnya. Ini berarti memfokuskan pada pengembangan bahasa dan keterampilan di setiap desa yang menjadi sumber tenaga kerja migran.
Pentingnya Kolaborasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah
Untuk mencapai tujuan tersebut, kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi sangat penting. Hal ini melibatkan keterlibatan pemerintah daerah bahkan sampai tingkat RT/RW dan peraturan desa untuk menciptakan sistem rekrutmen yang sukses.
“Kita urus sampai desa,” imbuhnya, menekankan pentingnya perhatian kepada desa-desa yang menjadi sumber rekrutmen pekerja migran. Pendekatan terintegrasi diharapkan dapat menghasilkan pekerja migran yang terampil dan siap untuk berkompetisi di pasar global.
Imin juga menekankan bahwa pekerja migran memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional. Kontribusi ini diperkirakan mencapai Rp250 triliun per tahun, yang tentunya perlu dikelola dengan baik.
Sikap masyarakat terhadap bekerja di luar negeri juga perlu berubah. Pekerjaan di luar negeri seharusnya dilihat sebagai pilihan yang sadar dan penuh perhitungan, bukan sebagai jalan keluar terakhir bagi mereka yang terdesak oleh keadaan.
Kesadaran dan Persiapan Sebelum Bekerja di Luar Negeri
Pentingnya mempersiapkan diri sebelum berangkat kerja ke luar negeri menjadi sorotan utama. Kesiapan ini tidak hanya meliputi keterampilan dan bahasa, tetapi juga aspek mental dan emosional yang perlu diperhatikan.
Imin menjelaskan bahwa meskipun penghasilan dari bekerja di luar negeri tidak langsung masuk ke pemerintah, namun dampaknya sangat besar bagi masyarakat. Uang yang masuk ke keluarga dan lingkungan sekitar dapat memperkuat perekonomian lokal.
“Itu barang yang sangat besar, meskipun tidak masuk ke pemerintah, tetapi uang ini masuk ke keluarga, ke tetangga, ke ekonomi,” katanya. Oleh karena itu, persiapan yang matang sangatlah penting agar para pekerja migran bisa memberikan manfaat maksimal bagi diri mereka sendiri dan masyarakat.
Keterlibatan masyarakat dalam proses rekrutmen dan pelatihan juga perlu ditingkatkan. Hal ini akan menciptakan sinergi yang baik antara calon pekerja migran, pemerintah, dan masyarakat setempat.
