Agar ID Pembayaran Tidak Menjadi Alat Untuk Memata-matai Transaksi Warga

Payment ID yang akan diuji coba oleh Bank Indonesia pada 17 Agustus 2025 menjadi sorotan utama dalam masyarakat. Banyak yang menyuarakan kekhawatiran bahwa sistem ini dapat digunakan untuk memantau aktivitas keuangan mereka, meskipun Bank Indonesia berupaya mengklarifikasi dan menenangkan ketakutan tersebut.

Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia, Dicky Kartikoyono, menegaskan bahwa lembaganya tidak akan mengintip aktivitas transaksi pribadi masyarakat. Ia menegaskan bahwa tujuan utama dari uji coba ini adalah untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam penyaluran bantuan sosial.

Dicky menjelaskan lebih lanjut mengenai fungsi dari Payment ID, termasuk potensi dalam memantau pendapatan dan belanja masyarakat. Namun, masyarakat masih merasa was-was dan penuh pertanyaan tentang batasan privasi dalam penggunaan sistem baru ini.

Tujuan dan Manfaat dari Payment ID dalam Masyarakat

Payment ID dirancang untuk meningkatkan akurasi dalam penyaluran bantuan sosial non-tunai. Dengan adanya sistem ini, diharapkan penyaluran bantuan dapat lebih tepat sasaran dan mengurangi kemungkinan penyelewengan.

Sistem ini juga diharapkan menjawab tantangan dalam pengelolaan data keuangan masyarakat, yang sering kali tersebar dan tidak terintegrasi. Dengan Payment ID, proses transaksi bisa lebih terorganisir dan transparan.

Dicky menegaskan bahwa setiap data yang dikumpulkan dari masyarakat tidak akan dibuka tanpa persetujuan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi yang telah diberlakukan untuk melindungi hak privasi individu.

Aspek Keamanan dan Privasi dalam Implementasi Payment ID

Pengamat Ekonomi Digital, Heru Sutadi, berharap agar implementasi Payment ID dilaksanakan dengan memprioritaskan transparansi dan persetujuan dari pemilik data. Dia menekankan pentingnya enkripsi tingkat tinggi untuk melindungi data keuangan masyarakat dari kemungkinan penyalahgunaan.

Heru juga menyarankan agar pihak Bank Indonesia menerapkan autentikasi dua faktor untuk proses akses data. Langkah-langkah ini penting untuk memastikan bahwa hanya pihak berwenang yang dapat mengakses informasi penting tersebut.

Dia menambahkan bahwa audit independen secara rutin perlu dilaksanakan untuk menjaga akuntabilitas penggunaan data. Hal ini juga penting untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan hanya digunakan untuk tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pentingnya Kerjasama dan Transparansi dalam Pengelolaan Data

Untuk memastikan integritas dan independensi sistem, Bank Indonesia diharapkan dapat bekerja sama dengan berbagai lembaga, termasuk lembaga pemerintah lainnya. Ini bertujuan untuk memberikan dukungan dalam pengumpulan dan pengelolaan data.

Heru menegaskan pentingnya tidak adanya intervensi politik dalam implementasi Payment ID, yang dapat mengganggu jalannya proses. Kerjasama dengan institusi lain harus dilakukan dengan tetap menjaga prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Lebih jauh lagi, masyarakat juga perlu mendapatkan laporan tahunan mengenai penggunaan data dari Payment ID untuk mencegah potensi penyalahgunaan. Mekanisme pengaduan publik yang efektif juga harus disediakan untuk menangani masalah yang muncul terkait pengelolaan data.