Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor, mengingatkan pentingnya peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam menggerakkan perekonomian nasional yang berkeadilan. Ia menekankan bahwa BUMN harus berpihak pada kesejahteraan rakyat dan tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata.
Dalam Seminar Nasional Forum Komunikasi Sekar BUMN tahun 2025, Afriansyah menyampaikan pesannya kepada para pemangku kepentingan agar BUMN dapat melaksanakan amanat konstitusi dengan baik. Tujuan ini diharapkan dapat membantu penguatan perekonomian yang lebih menyeluruh dan adil bagi seluruh lapisan masyarakat.
Di forum tersebut, Afriansyah menilai bahwa momentum ini penting untuk memperkuat komitmen BUMN dalam menjalankan tugas dan fungsi mereka. Hal ini penting agar mereka tetap konsisten dalam melaksanakan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, yang menjadi dasar pengelolaan ekonomi Indonesia.
Penguatan BUMN Sebagai Pilar Ekonomi Nasional yang Berkeadilan
Afriansyah menyatakan bahwa perekonomian harus dibangun atas asas kekeluargaan, yang mencakup pemerataan dan kemakmuran bersama. BUMN memiliki posisi penting dalam hal ini, karena mereka berfungsi untuk menjaga kedaulatan ekonomi nasional serta mengelola sumber daya strategis yang ada.
Dia juga mengingatkan bahwa manfaat dari pengelolaan tersebut harus dirasakan oleh semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Dengan begitu, keberadaan BUMN tidak hanya sebatas entitas bisnis, melainkan juga sebagai upaya nyata untuk menciptakan kesejahteraan rakyat.
Afriansyah menegaskan bahwa BUMN harus menjadi instrumen negara dengan orientasi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Harapan ini menjadi bukti bahwa peran BUMN sangat vital dalam menciptakan keseimbangan antara keuntungan dan tanggung jawab sosial.
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia di BUMN
Satu aspek krusial yang diangkat oleh Afriansyah adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia di lingkungan BUMN. Menurutnya, pekerja yang berkualitas dan terampil akan berkontribusi langsung terhadap kinerja BUMN. Penerapan Hubungan Industrial Pancasila (HIP) menjadi salah satu solusinya.
HIP harus berasaskan pada nilai-nilai kekeluargaan, gotong royong, dan musyawarah mufakat. Ini akan menciptakan suasana kerja yang lebih harmonis dan produktif di dalam perusahaan milik negara.
Lebih lanjut, Afriansyah menambahkan bahwa hubungan kerja yang baik akan berdampak positif pada iklim kerja dan semangat para pekerja. Karyawan harus dipandang sebagai mitra strategis, bukan sekadar alat untuk mencapai keuntungan finansial.
Sinergi Antara Pemerintah dan Stakeholder di BUMN
Di sisi lain, Afriansyah menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, serikat pekerja, dan seluruh pemangku kepentingan. Sinergi ini diharapkan dapat memperkuat posisi BUMN dalam perekonomian nasional. Kerjasama yang baik akan membawa dampak positif bagi seluruh sektor yang terkait.
Konsep sinergi ini tidak hanya mencakup aspek bisnis, tetapi juga dampak sosial yang lebih luas. Seluruh elemen harus bergotong royong dalam membangun kepercayaan dan menciptakan lingkungan kerja yang berkelanjutan.
“Peran BUMN sebagai pilar ekonomi bangsa sangat penting untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi rakyat,” tutup Afriansyah. Dengan komitmen yang kuat, diharapkan BUMN dapat menjadi motor penggerak perekonomian yang berkeadilan.
