Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan mengenai masalah terkait Badan Gizi Nasional (BGN) yang mengembalikan anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, BGN mengembalikan anggaran tambahan senilai Rp100 triliun yang belum dicairkan oleh kementerian. Kebijakan ini menunjukkan adanya perubahan dalam alokasi anggaran yang sangat signifikan.
Saat ditemui di Kantor Kemenkeu, Purbaya menjelaskan bahwa anggaran tersebut sebenarnya tidak ada karena belum dianggarkan dengan benar. Hal ini menunjukkan pentingnya pengawasan dan transparansi dalam pengelolaan anggaran negara agar alokasi yang benar-benar diperlukan dapat tersalurkan tepat waktu.
BGN saat ini memiliki hak atas anggaran sebesar Rp71 triliun yang sudah dianggarkan dalam pagu APBN 2025. Purbaya menegaskan bahwa dia akan memantau penyerapan anggaran tersebut agar penggunaannya efektif dan efisien.
Penjelasan Mengenai Pengembalian Anggaran BGN yang Direalisasikan
Badan Gizi Nasional mengajukan anggaran sebesar Rp100 triliun, namun Rupanya dana tersebut belum dicairkan dan akhirnya dikembalikan. Purbaya menekankan pentingnya pemantauan terhadap penggunaan anggaran yang sudah disetujui agar dapat dimanfaatkan sebaik mungkin oleh BGN.
“Kami fokus melihat berapa banyak dari Rp71 triliun yang diserap hingga akhir tahun,” tuturnya. Anggaran tersebut diharapkan dapat digunakan untuk memastikan bahwa program Makan Bergizi Gratis berjalan dengan baik dan memberikan manfaat nyata kepada masyarakat.
Selain itu, Menteri Keuangan juga menyoroti rendahnya tingkat penyerapan anggaran yang saat ini baru mencapai 23 persen. Dalam waktu dekat, ia akan memastikan adanya upaya-upaya untuk meningkatkan kinerja penyerapan agar lebih optimal sebelum akhir tahun.
Anggaran BGN yang Meningkat untuk Tahun Berikutnya
Pada kesempatan yang sama, Kepala BGN Danan Hindayana memberikan informasi mengenai proyeksi alokasi anggaran di tahun mendatang. Untuk tahun 2026, BGN akan menerima alokasi anggaran yang jauh lebih besar, yaitu Rp268 triliun. Ini menjadikannya sebagai lembaga dengan anggaran terbesar di kabinet kali ini.
Kenaikan anggaran ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk meningkatkan program gizi bagi masyarakat. Namun, dan cadangan sebesar Rp67 triliun juga disediakan, sehingga total dukungan untuk APBN mencapai Rp335 triliun demi kelancaran program MBG 2026.
Dadan menjelaskan, dengan total penerima manfaat sebanyak 82,9 juta orang, setiap hari mereka harus menyalurkan dana sekitar Rp1,2 triliun. Angka ini menunjukkan kebutuhan besar dalam pelaksanaan program gizi, dan angka sebesar itu mungkin setara dengan anggaran kementerian lain untuk satu tahun penuh.
Pentingnya Pemantauan dan Evaluasi dalam Program Gizi
Menjaga kualitas pengeluaran anggaran merupakan salah satu tantangan utama bagi BGN. Purbaya meyakini bahwa kinerja yang baik dalam penyerapan anggaran sangat penting untuk mendukung keberhasilan program Makan Bergizi Gratis. Pemantauan yang ketat terhadap penggunaan anggaran ini akan membantu memastikan tidak adanya penyelewengan atau pemborosan.
Ia juga mengingatkan akan peran BGN dalam menanggulangi masalah gizi di masyarakat, yang mulai terlihat sebagai salah satu isu kesehatan kritis. Program ini diharapkan dapat meningkatkan kesehatan gizi masyarakat, terutama anak-anak, sehingga berdampak positif bagi generasi mendatang.
Evaluasi yang berkelanjutan juga menjadi penting agar pihak-pihak terkait dapat memperbaiki kekurangan, serta mengoptimalkan penggunaan anggaran yang ada. Keberhasilan program gizi akan sangat tergantung pada kolaborasi berbagai pihak untuk penyaluran yang tepat dan pada waktu yang tepat.
