Asosiasi pengemudi ojek online (ojol) yang tergabung dalam Garda Indonesia merencanakan aksi demonstrasi besar untuk menyampaikan berbagai tuntutan. Mereka akan menghentikan penggunaan aplikasi ojek online secara massal sebagai bentuk protes terhadap kondisi yang mereka hadapi.
Ketua Umum Garda Indonesia, Igun Wicaksono, menegaskan bahwa pengemudi ojol di Jakarta diimbau untuk mencari alternatif transportasi. Hal ini terkait dengan Rabu, 17 September 2025, yang direncanakan sebagai hari demonstrasi di Istana Kepresidenan Jakarta.
“Kami mengajak masyarakat untuk memilih moda transportasi lain pada hari tersebut, karena hampir seluruh pengemudi ojol akan ikut serta dalam aksi demonstrasi,” ujar Igun dalam keterangan persnya.
Berbagai Tuntutan yang Dibawa oleh Pengemudi Ojol
Igun menyatakan bahwa dalam demonstrasi kali ini mereka memiliki tujuh tuntutan utama. Tuntutan tersebut mencakup permohonan agar pemerintah dan DPR RI memasukkan RUU Transportasi Online ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025-2026.
Tuntutan lainnya adalah penurunan potongan yang diambil oleh aplikator dari 20 persen menjadi 10 persen. Hal ini dianggap sebagai langkah untuk memberikan kesejahteraan lebih bagi para pengemudi yang bekerja keras setiap hari.
Selain itu, mereka juga meminta dibuatnya regulasi terkait tarif pengiriman barang dan makanan. Regulasi ini diharapkan dapat memastikan keadilan dalam pengupahan dan pelayanan kepada konsumen.
Audit dan Penghapusan Program yang Merugikan Pengemudi
Salah satu tuntutan yang mencolok adalah audit investigatif terhadap potongan 5 persen yang selama ini diterima aplikator. Mereka merasa bahwa transparansi mengenai potongan yang diterima sangat penting untuk kepentingan pengemudi.
Menyusul itu, Garda juga menuntut penghapusan berbagai program yang dianggap merugikan, seperti Aceng, Slot, Multi Order, dan Member Berbayar. Program-program ini dinilai tidak memberikan manfaat dan justru semakin menyulitkan para pengemudi dalam mencari nafkah.
“Kami ingin agar hak-hak pengemudi dihormati dan faktor-faktor yang merugikan dihapuskan,” tegas Igun, menambahkan bahwa aksi ini adalah bentuk peringatan penting bagi semua pihak terkait.
Panggilan untuk Pencopotan Jabatan Menteri Perhubungan
Mereka juga menuntut pencopotan Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi, karena dinilai tidak mampu memberikan solusi bagi permasalahan yang ada. Igun menyatakan bahwa dalam rapat-rapat sebelumnya, pemerintah tidak menunjukkan itikad baik untuk memperbaiki kondisi yang dihadapi pengemudi ojol.
Di samping itu, Garda Indonesia mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk menyelidiki kasus tragis yang terjadi pada 28 Agustus 2025, di mana seorang pengemudi bernama Affan Kurniawan kehilangan nyawanya. Kasus ini menjadi sorotan karena sangat terkait dengan keselamatan pengemudi di lapangan.
“Kami berharap tindakan cepat dari pihak kepolisian dan pemerintah untuk menangani kasus ini agar keadilan bisa ditegakkan,” ujar Igun, menekankan pentingnya perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan pengemudi.
Hari Perhubungan Nasional dan Aspirasi Pengemudi Ojol
Igun menyatakan bahwa Hari Perhubungan Nasional bisa dijadikan momentum untuk menunjukkan kemajuan di sektor transportasi Indonesia. Namun, ia merasa kondisi yang ada saat ini justru mencerminkan kemunduran dalam pelayanan publik, khususnya bagi pengemudi ojol.
“Kami ingin suara pengemudi didengar, dan kebijakan yang ada bisa menciptakan lingkungan yang lebih baik untuk seluruh pengemudi ojol,” tutupnya dengan tegas.