Jakarta— Menjelang akhir masa jabatannya, Presiden Joko Widodo menyoroti masalah terkait perputaran uang di Indonesia yang semakin menyusut. Ia berpendapat bahwa kondisi ini disebabkan oleh banyaknya investasi masyarakat yang dialihkan ke instrumen yang dikelola oleh Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia, seperti Surat Berharga Negara dan produk investasi lainnya.
Dalam pernyataannya di Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2023, Jokowi mengungkapkan kekhawatirannya tentang dampak dari tingginya investasi di instrumen tersebut. Hal ini berpotensi menyebabkan aliran dana ke sektor riil menjadi tertekan, mengurangi likuiditas yang sangat diperlukan dalam perekonomian.
Sehabis mengemukakan pandangannya, data menunjukkan bahwa likuiditas perbankan sempat mengalami perbaikan. Dana Pihak Ketiga (DPK) menunjukkan pertumbuhan, meskipun masih jauh dibandingkan dengan pertumbuhan kredit yang dicatat pada periode yang sama.
Namun, memasuki paruh pertama tahun 2025, pertumbuhan DPK kembali melambat. Data per Juli menunjukkan DPK tumbuh 7,00% secara tahunan, sedikit lebih baik dibandingkan dengan bulan sebelumnya, tetapi jauh di bawah pertumbuhan kredit yang tercatat 7,77% pada waktu itu.
Kondisi ini mencerminkan penurunan alokasi pengeluaran masyarakat Indonesia untuk tabungan. Survei terbaru menunjukkan bahwa proporsi pengeluaran untuk tabungan mencapai level terendah dalam sejarah, menunjukkan tren yang mengkhawatirkan bagi ekonomi nasional.
Menelaah Penurunan Dana Pihak Ketiga dan Pertumbuhan Kredit
Dari data yang dihimpun, pertumbuhan DPK mengalami perlambatan. Pada Juli 2025, laju pertumbuhannya hanya mencapai 7,00% dibandingkan dengan bulan Juni dan Mei, yang masing-masing tercatat 6,96% dan 4,29%. Penurunan ini menjadi potret buruk bagi perbankan yang memerlukan likuiditas lebih untuk mendukung perkembangan usaha.
Lebih lanjut, pertumbuhan kredit yang stagnan semakin memperburuk situasi. Masyarakat semakin enggan untuk meminjam, mengingat situasi ekonomi yang kurang menguntungkan dan tekanan inflasi yang meningkat. Situasi ini membuat banyak calon debitur berpikir dua kali sebelum mengambil pinjaman.
Survei Bank Indonesia menunjukkan bahwa proporsi pengeluaran untuk kebutuhan sehari-hari meningkat tajam, terutama untuk barang-barang pokok. Hal ini mempertegas bahwa konsumsi masyarakat tidak diimbangi dengan dorongan untuk menabung, menciptakan kesenjangan yang dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
Data Survei Konsumen: Kenaikan Konsumsi dan Penurunan Tabungan
Berdasarkan survei yang dirilis oleh Bank Indonesia, proporsi alokasi pengeluaran untuk konsumsi pada bulan Juli 2025 berada di angka 75,4%, meningkat dari bulan sebelumnya. Sementara cadangan untuk cicilan pinjaman juga mengalami sedikit peningkatan, mencerminkan bahwa masyarakat tetap memprioritaskan kebutuhan sehari-hari di atas tabungan.
Menariknya, dana yang dialokasikan untuk tabungan mengalami penurunan yang signifikan. Pada Juli 2025, hanya 13,7% dari total pengeluaran yang digunakan untuk menyimpan uang, turun dari 14,9% pada bulan Juni. Ini adalah angka terendah yang tercatat dalam survei selama ini.
Fakta ini mengindikasikan bahwa masyarakat semakin sulit untuk menyisihkan uang untuk ditabung. Pengeluaran yang meningkat, ditambah dengan kebutuhan mendesak untuk memenuhi cicilan dan konsumsi sehari-hari, membuat prioritas masyarakat beralih jauh dari tabungan.
Segmentasi Pengeluaran Masyarakat: Dari Atas ke Bawah
Pada tahun 2025, data menunjukkan adanya penurunan proporsi tabungan di seluruh kelompok pengeluaran. Khususnya, kelompok masyarakat dengan pengeluaran Rp4,1 hingga Rp5 juta per bulan mengalami penurunan yang signifikan, dari 18,8% menjadi 13,9% dalam hal alokasi untuk tabungan.
Kelompok yang berpenghasilan rendah dengan pengeluaran Rp1 juta hingga Rp2 juta dan Rp3,1 hingga Rp4 juta juga mencatat penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa tekanan ekonomi dirasakan di semua lapisan masyarakat, dan dampaknya merata.
Penghasilan lebih dari Rp5 juta per bulan pun tidak terhindar dari penurunan. Proporsi tabungan di kelompok ini menurun dari 18,6% menjadi 15,8%, menandakan bahwa bahkan masyarakat yang relatif mampu pun sedang kesulitan untuk menabung.
Dampak Pengeluaran untuk Konsumsi: Mengganggu Strategi Keuangan
Dengan meningkatnya pengeluaran untuk kebutuhan pokok dan cicilan utang, masyarakat terpaksa mengorbankan tabungan mereka. Kenaikan harga barang kebutuhan dapat mengacaukan rencana keuangan keluarga dan individu. Banyak yang terpaksa menyesuaikan anggaran mereka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Di sisi lain, laporan dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menunjukkan pertumbuhan simpanan yang tidak merata. Tabungan dari kelompok masyarakat kaya mengalami pertumbuhan yang jauh lebih baik dibandingkan dengan simpanan kelas menengah ke bawah. Ini mengindikasikan adanya kesenjangan yang semakin lebar dalam hal kemampuan menabung.
Ketua Dewan Komisioner LPS mencatat bahwa simpanan di bawah Rp100 juta tumbuh hanya 4,76%, manakala simpanan di atas Rp5 miliar melesat hingga 9,45%. Kesenjangan ini harus diwaspadai, karena menciptakan ketidakadilan dalam akses terhadap layanan keuangan dan pengelolaan kekayaan.