5 Kebijakan Terbaru Menkeu Purbaya Dalam Sepekan, Apa Saja?

Menteri Keuangan baru-baru ini menarik perhatian publik dengan sejumlah langkah penting dalam pengelolaan keuangan negara. Sebagai penjaga keuangan, ia berkomitmen untuk menuntaskan masalah keuangan yang mengemuka, termasuk pengumpulan pajak dan pengelolaan anggaran yang lebih baik.

Dalam pekan terakhir, beberapa kebijakan baru telah diumumkan, termasuk langkah untuk mengejar pajak yang belum terpenuhi dan rencana untuk tidak menaikkan cukai rokok. Upaya ini menunjukkan keseriusannya dalam mengelola keuangan negara dengan lebih baik dan transparan.

Dengan fokus pada penanganan pengemplang pajak, menteri ingin memastikan bahwa pendapatan negara bisa optimal. Selain itu, kebijakan cukai yang stabil diharapkan dapat mendukung sektor industri tanpa menambah beban masyarakat.

Strategi Pengejaran Pajak yang Lebih Efektif dan Terarah

Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak sedang fokus mengidentifikasi dan mengejar 200 pengemplang pajak. Dengan total tunggakan mencapai Rp60 triliun, ini merupakan langkah serius untuk meningkatkan pendapatan negara.

Baru-baru ini, beberapa wajib pajak sudah menunjukkan itikad baik dengan melakukan pembayaran tunggakan pajak. Di antaranya, 84 wajib pajak telah membayar total tunggakan sebesar Rp5,1 triliun.

Target yang ditetapkan adalah untuk menyelesaikan seluruh tunggakan pajak hingga akhir tahun ini. Semangat untuk menyelesaikan masalah pajak ini merupakan bagian dari komitmen yang lebih luas untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara.

Mempertahankan Stabilitas Cukai Rokok untuk Indutri Lokal

Keputusan untuk tidak menaikkan cukai hasil tembakau menjadi salah satu langkah kebijakannya yang dianggap strategis. Hal ini bertujuan untuk mendukung keberlangsungan industri rokok di tengah berbagai tantangan yang dihadapi saat ini.

Pertemuan dengan pengusaha rokok menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan ini. Kementerian Keuangan menginginkan agar pengusaha juga memberikan umpan balik yang konstruktif terkait kebijakan ini.

Dengan mendengarkan aspirasi dari industri, diharapkan keputusan akhir dapat menciptakan keseimbangan antara kesehatan masyarakat dan keberlanjutan sektor ekonomi yang penting ini.

Mengelola Anggaran Daerah yang Belum Terserap

Salah satu fokus utama menteri adalah mengenai pengelolaan anggaran daerah yang belum maksimal. Ia mengancam untuk menarik kembali anggaran yang tidak terserap dan lebih efektif dialokasikan oleh pemerintah pusat.

Data terbaru menunjukkan bahwa belanja daerah baru mencapai 46,86 persen dari total anggaran yang dialokasikan. Hal ini menandakan ada potensi dana yang terbuang jika tidak dikelola secara optimal.

Kementerian Keuangan akan terus melakukan evaluasi terhadap pengelolaan anggaran ini. Walshingatkan bahwa pengelolaan yang lambat dapat berakibat buruk bagi pembangunan daerah dan perekonomian nasional secara keseluruhan.

Menanggapi Kritikan dan Tantangan Membangun Kepercayaan Publik

Menteri Keuangan juga tanggap terhadap kritik yang muncul dari berbagai pihak, termasuk akademisi. Keterbukaan untuk berdiskusi menjadi salah satu cara untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap kebijakan yang diambil.

Beliau menantang pihak yang skeptis untuk membuktikan keberhasilan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Jika target pertumbuhan di atas 6 persen tercapai, kritik tersebut seharusnya dikoreksi dan diperbaiki.

Dengan menghadapi tantangan itu, kementerian berkomitmen untuk bekerja lebih keras dan fokus pada pencapaian rasional yang bisa mendatangkan manfaat bagi seluruh masyarakat.

Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

Kementerian Keuangan juga terlibat dalam mengawal program sosial, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG). Ini adalah upaya pemerintah dalam memastikan bahwa semua anak mendapatkan gizi yang baik untuk tumbuh kembang mereka.

Pantauan dilakukan di 20 titik secara acak, sehingga pelaksanaan program ini bisa terjaga dan dievaluasi secara efektif. Partisipasi kementerian menunjukkan betapa pentingnya kolaborasi antar lembaga dalam mencapai tujuan bersama.

Dengan memonitor pelaksanaan setiap program, kementerian berharap dapat menciptakan dampak yang lebih besar dan menjangkau lebih banyak masyarakat yang membutuhkan.